Categories
Testimonial

Pelatihan Accurate, Mempercepat Sistem Keuangan

DI Era globalisasi sekarang ini teknologi terus menjalan ke semua lini dan perubahaan dengan begitu cepat terjadi. Akan semakin tertinggal kalau tak mampu mengikuti dan mengimbanginya. Kami pun tak ingin ketinggalan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, salah satunya dengan penerapan system keuangan yang lebih praktis.

Selama dua hari karyawan kami khususnya di bagian keuangan mengikuti Pelatihan Software Accounting Accurate, pelatihan yang tujuannya untuk mendalami program pembukuan keuangan lebih rapi, lebih tepat dan lebih cepat. Pelatihan pada Selasa dan Rabu, 7 dan 8 April 2014 tersebut, diikuti karyawan kami bagian keuangan di PT Bara Kumala dan PT Aditama Energi juga PT Sinet.

Selain itu pelatihan Software Accounting Accurate ini juga memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan software akuntansi dalam hal kegiatan  pencatatan laporan keuangan, mulai dari kegiatan pengenalan jenis jenis dokumen transaksi, input, jurnal sampai dengan analisa laporan keuangan dengan menggunakan software akuntansi accurate.

Dhika Harmawan dari PT CPS Soft (Accurate) memberikan materi pelatihan selama dua hari tersebut. Menurutnya, dengan penggunaan software accouting system baru ini maka semua system  keuangan bisa dikerjakan dengan lebih cepat. “Program ini sudah digunakan di berbagai perusahaan di Indonesia dan terbukti lebih efektif dan efesien dari segi waktu dibandingkan dengan system manual,” jelas Dhika.

Materi yang diberikan dalam pelatihan tersebut meliputi pengenalan jenis dokumen transaksi, membuat Cart Of Account (COA), menggolongkan jenis transaksi dalam Cart Of Account, input transaksi ke dalam software accurate, posting  jurnal  kedalam  general ledger atau buku besar, print jurnal, print buku besar, print neraca saldo, print laporan keuangan seperti  neraca, laba rugi, laporan arus kas juga menganalisa laporan keuangan

Dengan mengenal, mengetahui dan memahami program ini tentu saja kami berharap system kerja kami khususnya di bagian keuangan bisa lebih tertata rapi karena kami memang selalu ingin meningkatkan kemampuan di segala bidang yang terkait dengan pekerjaan kami sehari-hari. (*)

Categories
Slider Testimonial

Memahami Lebih Dalam Arti Kepemimpinan

PERAN seorang pemimpin dalam bentuk apapun sangat diperlukan, karena pemimpin jadi sosok terdepan dalam segala hal dan menjadi pengarah bagi bawahannya. Di tangan seorang pemimpin pulalah terletak baik tidaknya mereka yang berada di belakangnya, termasuk dalam sebuah perusahaan.

Menyadari hal tersebut, kami pun berusaha untuk terus membuat pemimpin di perusahaan kami, PT Bara Kumala Grup, menjadi figure panutan dan diteladani seluruh karyawan tak hanya dalam bertindak di lapangan tapi juga sikap.

Kamis, 3 April 2014 lalu, kami menggelar pelatihan sehari bertema Leadership on Human Capital, pelatihan yang ditujukan kepada seluruh manajer perusahaan PT Bara Kumala Grup, meliputi PT Bara Kumala, PT Aditaman Energi dan PT Sinet.

Ery Hariyanto jadi pembicara dalam pelatihan yang berlangsung di kantor utama kami Jl Pangeran Antasari No 11. “Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan para manajer mengenai kepemimpinan di lapangan dan lebih bersinergi lagi dengan karyawan,” jelas Kepala Bagian Human Resources Development (HRD) kami, Dewi Sukiyati.

Dengan menguasai dan mengetahui lebih banyak arti kepemimpinan secara global diharapkan para manajer juga memahami kalau pemimpin tak hanya membawahi para bawahan tapi lebih daripada itu sebagai leader harus menguasai segala hal mengingat peran pemimpin sangat vital.

“Dengan mengikuti pelatihan ini para manajer  mendapatkan tambahan wawasan perkembangan terkini mengenai apa yang harus dilakukan di lapangan, mampu membangun dan mengembangkan kepemimpinan secara komprehensif,” kata  Kabag HRD kami tersebut.

Sementara Eri Hariyanto yang menyampaikan materi pelatihan menambahkan kalau pelatihan ini bisa membuat peserta memperoleh manfaat dalam bidang knowledge  plus hal-hal praktis di lapangan dengan fokus kepada peningkatan kinerja dan kebutuhan riil di bawah komando seorang pemimpin.

“Dengan memiliki pemmpin yang menguasai segala hal pastinya perusahaan juga akan mendapatkan sisi positif karena karyawan di lapangan merasa bisa bekerjasama dalam satu tim yang kuat di bawah leader yang baik tadi,” ucap Eri.  (*)

Categories
Berita Slider

Makan Bersama, Menjaga Kebersamaan

MEMBERIKAN perhatian lebih, itulah yang ingin kami tunjukan kepada karyawan terutama yang setiap hari bergelut dengan debu dan suara bising di lapangan. Untuk itulah Selasa, 18 Maret 2014 lalu jajaran manajemen berinisiatif untuk menggelar acara makan siang bersama di job site Anggana, Kutai Lama, tepatnya di depan kantin yang selama ini jadi pusat kegiatan saat istirahat karyawan.

Pukul 12.00 Wita, seluruh karyawan dari tiga perusahaan masing-masing PT Bara Kumala, PT Aditama Energi dan PT Sinet berkumpul di depan kantin di bawah naungan tenda sederhana. Inilah momen untuk pertama kalinya bagi kami menggelar makan bersama di luar kegiatan formal seperti hari ulang tahun atau buka puasa dan silaturahmi usai Lebaran yang jadi agenda rutin tiap tahun.

“Ini sebagai bentuk perhatian manajemen dan direksi kepada karyawan. Sesekali kita makan bersama dengan makanan yang enak di tempat kerja demi menjaga kebersamaan. Manajemen dan direksi memahami kalau karyawan di lapangan adalah ujung tombak perusahaan,” itulah paparan Direktur Utama PT Bara Kumala H Romli dihadapan ratusan karyawan yang tampak semringah dengan kegiatan yang tentunya tak mereka sangka hari itu.

Direktur Umum H Saptono, Kepala Bagian HRD Dewi Sukiyati, Manajer Site M Ihsan dan petinggi perusahaan lainnya berbaur pada kegiatan siang itu. Agenda makan siang bersama ini diusahakan berlangsung sebulan sekali yang tentunya dengan menu makan berbeda dari apa yang mereka makan sehari-hari. “Dengan gizi yang baik, tentu kinerja juga bisa lebih baik. Manajemen dan direksi ingin meningkatkan kinerja karyawan melalui makananan yang memenuhi unsure gizi dan kesehatan yang baik. Bukan berarti selama ini tidak baik, tapi ini lebih ditingkatkan,” imbuh H Romli lagi.

Pada kesempatan tersebut Direktur Utama kami menyampaikan pentingnya bersinergi demi mencapai tujuan, mengingat bulan Maret jadi awal pencapaian target produksi sebesar 175 ribu metriks ton. Direktur Utama kami meminta semua karyawan menunjukkan kerja professional demi mencapai target yang diinginkan tersebut. “Kalau soal mampu kami dari jajaran direksi dan manajemen tak ragu, semua pasti mampu, tapi yang diperlukan tak sekadar mampu, karena target  harus bisa tercapai itu lebih penting. Semua harus mendukung itu demi target yang ingin kita capai bersama,” kata H Romli.

Setelah Direktur Utama PT Bara Kumala, bergantian Direktur Utama PT Aditama Energi melalui H Taufik Erlangga dan Direktur Utama PT Sinet H Zulkarnain yang memberikan sambutan, dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh ustadz dari Kutai Lama yang kami datangkan ke acara tersebut baru digelar makan bersama.

Suasana di dalam kantin begitu heboh begitu karyawan melihat udang besar, ayam bakar dan ikan bakar serta ikan goreng juga buah-buahan tersaji, sesuatu yang jarang mereka lihat disaat makan siang. Kami pun merasa senang bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka yang bekerja di lapangan dan tujuannya jelas, demi kesejahteraan perusahaan dengan muaranya kesejahteraan karyawan serta kesejahteraan bersama. (*)

Categories
Berita

Sudah Bayar Royalti, Pengusaha Salahkan Pusat

SAMARINDA – Tak ingin disebut biang kerok, pengusaha batu bara balik menuding pendataan pertambangan di pemerintah pusat yang amburadul. Sebab, pemilik izin usaha pertambangan (IUP) mengklaim selama ini sudah menyetor royalti dan iuran tepat waktu.

“Mau yang bayar royalti itu kontraktor atau pemilik IUP, mestinya tak ada masalah. Kan pendataan sistem online,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Batu Bara Samarinda, Eko Priyatno.

Menurutnya, ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit royalti, ditemukan banyak perusahaan belum membayar. Padahal mereka sudah menyetor melalui kontraktor. Celakanya, pemerintah pusat seakan tak mau repot, lantaran nama kontraktor tidak terdata di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mereka lalu dianggap belum membayar.

Padahal, sistem pembayaran royalti sudah online. Sejatinya, ketika kontraktor maupun pemilik IUP membayar kewajibannya itu di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), langsung sudah terdata di Kementerian ESDM. “Kami juga bikin tembusan ke Kementerian ESDM, kalau bayar royalti di Kemenkeu. Tapi kadang, mereka (Kementerian ESDM) selalu menanyakan bayar royalti yang mana. Kan aneh,” paparnya.

Harusnya, lanjut dia, petugas Kementerian ESDM tak perlu menanyakan pembayaran royalti itu untuk produksi batu bara di lokasi mana atau tahun berapa. Ketika membayar kewajiban di Kemenkeu, semua sudah terdata dengan detail. “Ada yang tidak sinkron antara Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Sehingga hasil audit BPK menyebut banyak IUP belum bayar royalti,” ujarnya.

Eko membeberkan, persoalan lain juga kerap terjadi di pusat. Seperti ketika sudah membayar royalti di Kemenkeu, Kementerian ESDM  merespons tembusan penyetor selalu lambat. Ke depan harap dia, siapa pun yang membayar royalti, ketika rekonsiliasi pertambangan bisa disinkronkan. Sehingga pengusaha yang sudah bayar royalti tak lagi disebut sebagai pengemplang pendapatan negara.

Ia menyebut, pertambangan di Samarinda sudah cukup baik. Di kota ini bila pengusaha hendak menjual batu bara akan mendapatkan berita acara penjualan. Surat yang dikeluarkan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Samarinda, juga wajib menyertakan bukti pembayaran royalti. “Tanpa bayar royalti, batu bara enggak bisa dijual,” sebutnya.

Dikatakan, banyaknya perusahaan yang belum membayar royalti dan mengantongi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perlu dilihat ulang. Apakah benar perusahaan itu sudah beroperasi? “Jangan-jangan IUP-nya sudah mati dan terdata belum memiliki NPWP,” katanya.

Ia membeberkan, banyak perusahaan yang namanya berpindah tangan, tapi tidak terlapor di Kementerian ESDM. Sehingga nama IUP yang lama tidak diubah. Sehingga perusahaan itu dianggap belum memiliki NPWP. “Pendataan di pusat saya rasa yang kurang teratur,” ungkapnya.

Sebagai pengusaha tambang, Eko mengakui di Kota Tepian juga ada sebagian kecil pengusaha batu bara yang bandel. Tapi jumlahnya tidak banyak. “Kalau dipersentasekan, sekitar 10 persen lah,” ungkapnya.

Senada, pengusaha batu bara lainnya, Arifful Amin menambahkan, hampir dipastikan semua pemilik IUP memiliki NPWP. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin ada IUP tanpa NPWP. “Kan ketika mendirikan IUP itu wajib melampirkan NPWP sebagai syarat,” bebernya. “Begitu juga saat pengajuan IUP eksplorasi atau produksi, wajib menyertakan NPWP. Kalau tak ada NPWP, tak masuk akal,” lanjutnya.
Diketahui berdasar data yang diterbitkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kaltim, dari total 1.206 IUP, sebanyak 145 perusahaan belum mengantongi NPWP. Menurutnya, data itu rada aneh. “Dari mana data itu. Mana mungkin mengurus IUP tanpa NPWP,” imbuhnya.

Pengusaha yang berdomisili di Balikpapan ini sepakat dengan pernyataan Eko. Dia menyebut, siapa pun penyetor royalti, baik pemilik IUP maupun kontraktor, mestinya bukan menjadi masalah. Sebab sistem pembayaran sudah online.

Menurutnya, banyak konsesi di Kaltim ditambang oleh kontraktor, karena alasan pemilik IUP minim modal. Sehingga mereka mencari investor untuk menggarap lahan. Akhirnya yang membayar kewajiban pemilik konsesi itu adalah kontraktor.

Arifful menjelaskan, sebenarnya mendata siapa saja yang belum membayar royalti itu sangat mudah. Tinggal komitmen pemerintah pusat saja mau repot atau tidak. “Kalau kontraktor yang bayar royalti, tinggal disinkronkan saja dengan pemilik IUP. Kan beres. Ini persoalan teknis saja,” paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kaltim Datuk Yasir Arafat menuding, pengawasan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi penyebab karut-marutnya pertambangan di daerah ini.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini meminta, pemprov perlu membuat tim gabungan untuk mengawasi pertambangan. Tim ini berfungsi memastikan perusahaan membayar royalti, memiliki NPWP, dan telah menempatkan jaminan reklamasi (jamrek).

Menurutnya, tim gabungan juga bisa mengawasi operasi produksi sebuah perusahaan. Sebab keberadaan inspektur tambang di daerah ini yang minim jadi salah satu penyebab mengapa pertambangan kerap tak memerhatikan lingkungan.

Minimnya inspektur tambang, kata dia, memengaruhi lemahnya pengawasan. Dengan demikian, pengusaha akan memanfaatkan kelemahan itu. Faktanya, sejumlah perusahaan di Kaltim menunggak royalti dan iuran sebesar Rp 3,3 triliun. Ini kebocoran pendapatan negara yang besar.

JAMREK TERLALU KECIL

Sebagian besar perusahaan telah menempatkan jamrek, tapi masih banyak lubang bekas tambang belum ditutup. Pemerintah yang juga punya kewajiban menggunakan dana jamrek untuk mereklamasi pascatambang, belum tegas melakukannya.

Masalahnya ternyata bukan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tak mau mereklamasi. Tapi nilai jamrek yang terlalu kecil, sehingga tidak cukup membiayai pascatambang. “Pemerintah bisa menggunakan jamrek untuk menutup tambang. Tapi apa mereka mau dengan dana yang kurang? Makanya, pemda perlu menekan perusahaan,” ucap pengusaha batu bara yang berdomisili di Balikpapan, Arifful Amin.

Ia menegaskan, pembayaran jamrek ke pemda saat ini sudah sangat terbuka dengan melibatkan salah satu bank. Pembukaan rekening juga ditandatangani pihak pemda bersama pemilik IUP. “Jadi tidak mungkin dananya bisa dicairkan demi kepentingan pribadi,” jelasnya. “Proses pencairan wajib melibatkan pemilik IUP dan pemda,” sambungnya. (*)

Categories
Berita Slider

Permintaan Batu Bara Meningkat

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Balikpapan mencatat, sepanjang triwulan IV tahun lalu, sektor produktif masih mendominasi pertumbuhan kredit perbankan di wilayah Balikpapan.

Data yang dirilis BI menunjukkan pertumbuhan kredit produktif sepanjang triwulan IV mencapai angka 15, 4 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan kredit non produktif yang mengalami pertumbuhan sebesar 12, 4 persen.

Dikatakan Kepala KPw BI Balikpapan Mawadi BH Ritonga, pertumbuhan kredit produktif utamanya didorong oleh pertumbuhan kredit sektor pertambangan yang mencapai 29 persen pada periode tersebut. Angka tersebut, dijelaskan Mawardi mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 11, 4 persen.

Dirinya melanjutkan, tren pertumbuhan kredit sektor pertambangan ini didorong oleh permintaan batu bara yang meningkat pada akhir tahun 2013 silam. “Memang pada saat akhir tahun kan bertepatan dengan musim dingin sehingga permintaan batu bara juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi,” katanya.

Kendati tren pertumbuhan kredit sektor pertambangan mulai menunjukkan tren prositif, Mawardi masih enggan menyebut sektor ini sudah benar-benar pulih. “Kami akan lihat data awal tahun nanti, apakah memang stabil,” ujarnya.

Di sisi lain, Mawardi berharap, kebijakan Pemerintah untuk membatasi ekspor batu bara dengan kalori rendah tahun ini tak banyak berpengaruh terhadap kredit sektor pertambangan di Balikpapan maupun Kaltim. “Kita kan tahu bahwa sektor pertambangan merupakan lokomotif utama penggerak ekonomi Kaltim, sehingga kami berharap tidak akan terjadi penurunan yang signifikan dengan peraturan tersebut,” jelasnya.

Mawardi menambahkan, pembukaan kantor cabang operasional perbankan jelang akhir tahun kemarin cukup memicu pertumbuhan kredit di Balikpapan. Apalagi, lanjut Mawardi, pada akhir tahun lalu, beberapa perbankan memang banyak yang berusaha untuk menggenjot target penyaluran kreditnya.

Tercatat, sampai akhir tahun lalu ada 220 jaringan kantor perbankan yang beroperasi di wilayah Balikpapan yang meliputi Kota Balikpapan,  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Tana Paser. Meskipun mencatatkan pertumbuhan yang cukup besar, pangsa kredit sektor pertambangan masih berada di bawah sektor perdagangan yang memiliki pangsa 21,3 persen dengan pertumbuhan sebesar 14,4 persen dari keseluruhan kredit produktif. Sementara pangsa kredit sektor pertambangan hanya 10, 5 persen.

Dilanjutkan laki-laki berkacamata ini, Balikpapan dan Kaltim secara keseluruhan tak boleh hanya mengandalkan sektor pertambangan saja. Sektor-sektor lain, seperti pertanian dan peternakan juga mesti mendapat perhatian lebih. Tercatat, pangsa kredit di sektor pertanian baru mencapai 2 persen. “Padahal kalau kita amati potensi di sektor ini (pertanian, Red) sangat besar,” pungkasnya. (*)